Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

9 Kelompok Masyarakat Sasaran KPU Dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilu

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengutarakan, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan oleh KPU dalam upaya meningkatkan kualitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu), Kamis (29/1). “Kita akan menghadapi pilkada (pemilihan kepala daerah), dimana tanggung jawab kampanye banyak ada ditangan penyelenggara pemilu untuk membuat dan menyebarkan alat peraga kampanye, serta melakukan program sosialisasi lainnya. Ini harus dilakukan dengan hati-hati. Saya mencatat, paling tidak ada 9 kelompok yang perlu dipertimbangkan…

Peraturan KPU Masih Menunggu Revisi UU Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Penetapan draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masih menunggu revisi terbatas Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR RI. “Kami masih menunggu ditetapkannya revisi terbatas UU Pilkada oleh DPR, jadi PKPU tahapan pilkada dan lainnya juga masih belum ditetapkan,” terang Wakil Kepala Biro Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI, Emil Satria Tarigan, Rabu (28/1). Hal itu dikatakan Emil, saat menerima para Anggota DPRD…

KPU Terima Kunjungan mantan Anggota Comelec Philipines

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Arief Budiman menerima kunjungan mantan Anggota Comelec Philipines (Commision of Elections Republic of The Philipines) Rene V. Sarmaento, Rabu (28/1), di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas sistem pemilu yang ada di masing-masing negara. Selain itu, Rene V. Sarmaento juga berbagi pengalaman tentang penggunaan e-voting dalam pelaksanaan pemilu di Filipina. (FOTO KPU/teks/ook/Hupmas) Sumber : kpu.go.id

KPU Prioritaskan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memprioritaskan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi PBB Tentang Hak Penyandang Disabilitas, dan UUD 1945. Kaitannya dengan pemilu, dasar hukum tersebut dijabarkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,…

KPU Terima Penghargaan Rekor MURI

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan jumlah pemilih terbanyak seluruh dunia, Selasa (27/1). “Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 merupakan pemilu dengan jumlah peserta terbanyak, bukan hanya di Asia, tetapi diseluruh planet ini, di dunia. Tentu ini tidak bisa dilakukan tanpa penyelenggara, yaitu KPU. Pak Husni, terima kasih sekali sudah menyelenggarakan pemilu dengan baik,” tutur Jaya Suprana,…

KPU Tingkatkan Kualitas dan Kredibiltas Pemilu Melalui Program AIESP

Jakarta, kpu.go.id- Dukungan kepemiluan dari pemerintah Australia untuk Indonesia terjalin melalui Departemant of Foreign Affairs and Trade (DFAT) diwujudkan dalam Australia-Indonesia Electoral Support Program (AIESP), yang bertujuan untuk membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas kepemiluan, baik di tingkat nasional maupun lokal/daerah, Rabu, (27/1). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu diprakarsai Pemerintah Australia melalui DFAT, First Secretary Justice and Democratic Governance Assistance, Luke Arnold, dan diterima langsung oleh Ketua KPU RI, Husni…

PEMILU YANG AKSESIBEL MEWUJUDKAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

Jakarta, kpu.go.id (27/1) – Pada praktik demokrasi di banyak negara, penyandang disabilitas menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya. Meskipun hak-hak mereka telah dilindungi dengan berbagai instrumen hukum Internasional seperti CRPD (Convention on The Rights of Persons With Disabilities), pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan akses bagi para penyandang disabilitas pada pemilu. Menurut data Pusat Data Informasi Nasional (Pusdatin) dari Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 4,8 persen dari 240 juta penduduk Indonesia (BKKBN,…